PROFIL

Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) didirikan pada 25 April 2011 di Kota Tangerang Selatan, tak lama setelah kota ini memiliki wali kota definitif. Ide awal untuk menggagas pendirian lembaga nirlaba independen ini lahir dari kegelisahan kami—beberapa orang pendiri—yang menyaksikan perjalanan otonomi daerah di Indonesia terlihat semakin muram.

Indonesia di era desentralisasi memang seperti berada di persimpangan jalan: di mana saban hari kita menyaksikan betapa gejala kemunduran berbangsa kian tak terkendali. Negeri ini terus dipenuhi dengan distorsi politik, ekonomi, hukum, juga kultural--lengkap dengan dampaknya yang paling berbahaya: melemahkan simpul-simpul nation kita. Desentralisasi, alih-alih memberikan pengharapan, ia justru membangkitkan kecemasan masyarakat akibat tingginya potensi dehumanisasi, kemerosotan moral, serta perilaku korupsi di daerah.

Dari situlah kami duduk bersama, memikirkan tentang bagaimana menuju sebuah tata pemerintahan daerah yang dapat menjadi harapan warga, minimal di rumah kita sendiri: Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Provinsi Banten. Maka langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan melakukan penggalangan gerakan penguatan posisi tawar dan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan maupun pengawasan kebijakan publik. Tentu saja, muaranya adalah bagaimana mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, partisipatif, berkeadilan sosial-ekonmijender, serta bersih dari korupsi.

Kami sadar, ini bukan perkara gampang. Bahwa pilihan ini menjadi sebuah proses panjang yang (harus) dijalani secara tekun, juga sabar. Meski kami tetap optimis, ini juga bukan kisah tentang merajut sebuah kapal untuk diapungkan ke laut yang tak tahu (akan) melayang ke mana. Bukan pula sebuah kepanikan yang kalang-kabut untuk terus menerus membuat risau. Ini adalah sebuah pilihan logis bahwa kita—masyarakat—bisa menjadikan daerahnya masing-masing sesuai harapan, selama kita mampu membangun ruang-ruang partisipasi.

VISI

Menggalang gerakan masyarakat sipil untuk menguatkan posisi tawar serta partisipasi warga negara dalam proses perencanaan, penentuan, maupun pengawasan kebijakan publik--termasuk mengintegrasikan program antikorupsi--dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, partisipatif, berkeadilan sosial-ekonomi-jender, serta bersih dari korupsi.

PERAN

Secara umum, peran yang dibangun Tangerang Public Transparency Watch adalah sebagai berikut :

• Memfasilitas dan menguatkan gerakan masyarakat masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak warga dalam mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kualitas partisipasi warga pada proses perencanaan, pengambilan, dan pengawasan kebijakan publik.

• Menggalang kampanye publik guna mendorong birokrasi yang kondusif bagi upaya pemberantasan korupsi, transparan, serta membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya--terutama dalam mengubah kebijakan publik.

• Menguatkan inisiatif serta kualitas partisipasi masyarakat dalam mengungkap dan melaporkan kasus korupsi, memantau penegakan hukum, serta melakukan upaya hukum publik guna membela hak-hak korban korupsi.

STRUKTUR KEPENGURUSAN TRUTH

DEWAN PERTIMBANGAN

Ahmad Damhuri, Tigor Situmorang

BADAN PEKERJA

KOORDINATOR

Aru Wijayanto

WAKIL KOORDINATOR 

Suhendar

DIVISI MONITORING ANGGARAN PUBLIK

Yudi Adiyatna, Muhammad Ibnu

DIVISI MONITORING & PENEGAKAN HUKUM

Hambali, Agus Supriyono

DIVISI MONITORING PELAYANAN & KEBIJAKAN PUBLIK

Wahyudin

DIVISI PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI

Nuryasin, Kristanto

DIVISI KESEKRETARIATAN

Donny Aryandi 

Profile TRUTH 2012 - pdf

https://docs.google.com/file/d/0Bw-_kXePQf3KLTkxQzFUZldXWGs/edit

truth